www.EkonomiNusantara.com.ǁJawa Tengah, 27 April 2026-Pemkot Pekalongan tancap gas memperkuat sinkronisasi program pembangunan guna menghindari tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.
Langkah ini ditegaskan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 yang digelar di GOR Jetayu, Senin (27/4/2026).
Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo menegaskan, sinkronisasi program menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan efisien.
Dia menilai, tanpa koordinasi yang kuat, potensi duplikasi program sangat mungkin terjadi dan berimbas pada pemborosan anggaran.
“Sinergi pusat dan daerah harus diperkuat, terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan program agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkot Pekalongan telah mulai mengarahkan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar selaras dengan Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional.
Penyelarasan tersebut dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, lanjutnya, pemerintah daerah juga terus mendorong integrasi sistem perencanaan dan penganggaran.
Melalui aplikasi yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), proses penyusunan program kini semakin terhubung dan terkontrol.
“Dengan sistem yang terintegrasi, perencanaan, dan penganggaran bisa lebih selaras sehingga meminimalkan potensi program yang saling tumpang tindih,” jelasnya.
Meski demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi sistem tersebut.
Karena itu, evaluasi dan penyempurnaan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain menyoroti sinkronisasi, Nur Pri juga mengingatkan kembali esensi otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kecuali bidang strategis seperti moneter, keamanan, dan keagamaan yang tetap menjadi kewenangan pusat.
“Yang terpenting, setiap program harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
