www.EkonomiNusantara.com.ǁJawa Tengah, 24 Januari 2026-Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang membuat banyak pemerintah daerah lesu, Kabupaten Banyumas justru menunjukkan manuver berbeda.
Di bawah kepemimpinan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, daerah ini berhasil menghimpun pendanaan non-APBD hingga Rp 294 miliar sepanjang 2025.
Komunikasi dan keaktifan pimpinan daerah menjadi kunci utama keberhasilan tersebut.
“Saya ini ibaratnya seorang ‘sales’ yang bertugas menawarkan program dan mencari sumber pendanaan di luar APBD demi memastikan pembangunan tetap berjalan,” kata Sadewo, di ruang Joko Kaiman, Pendopo Si Panji, Purwokerto, Sabtu (24/1/2026).
Pendanaan non-APBD itu dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis, mulai dari pemerataan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan, menjelaskan sumber pendanaan non-APBD tersebut berasal dari berbagai skema, seperti APBD Provinsi, APBN, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah.
“Tahun ini ada efisiensi anggaran, DAK Fisik dihilangkan. Pemda harus berusaha dan kreatif agar kegiatan terus berjalan,” ujar Dedy.
Ia menyebut Kabupaten Banyumas beruntung memiliki pemimpin daerah yang memiliki semangat tinggi, kemampuan jejaring yang luas, serta piawai dalam memaparkan program pembangunan.
“Kuncinya komunikasi pimpinan. Bupati aktif ke sana kemari, menawarkan berbagai program dan ide, baik di level provinsi, nasional, maupun non government,” ungkapnya.
Keaktifan tersebut berbuah manis.
Melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD), Kabupaten Banyumas memperoleh pendanaan sebesar Rp44 miliar pada tahun ini.
Selain itu, program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga mendapatkan dukungan signifikan.
Dari APBN, penanganan RTLH memperoleh anggaran Rp17 miliar untuk 851 unit rumah.
Sementara dari APBD Provinsi Jawa Tengah, Banyumas memperoleh Rp16,6 miliar untuk penanganan 831 unit rumah.
Tak hanya itu, percepatan peningkatan tata guna air irigasi juga mendapat suntikan dana Rp32,3 miliar dari APBN, dengan total 166 jaringan irigasi yang ditangani.
Pendanaan non-APBD tersebut juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berdampak langsung pada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Trilas Program Kabupaten Banyumas.
Dedy menambahkan, upaya Bupati Banyumas tidak hanya menghasilkan pendanaan fisik, tetapi juga program strategis bernilai besar yang tidak selalu bisa dirupiahkan.
Salah satunya adalah Integrated City Planning (ICP), sebuah program perencanaan terintegrasi untuk percepatan pembangunan wilayah Purwokerto-Banyumas.
“Integrated City Planning juga besar, tapi tidak berupa program fisik langsung, melainkan perencanaan terintegrasi.
Purwokerto-Banyumas menjadi satu-satunya wilayah di Pulau Jawa yang mendapatkan program ini,” jelasnya.
Hasil ICP ini nantinya akan menjadi pedoman strategis mempercepat pembangunan kawasan Purwokerto-Banyumas secara terpadu.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan tidak ingin jumawa atas capaian tersebut.
Tahun 2026, inovasi dan kreativitas pemerintah daerah diharapkan semakin ditingkatkan.
“Tahun 2026 sebisa mungkin bisa lebih kreatif,” tutupnya.
