www.EkonomiNusantara.com.ǁJawa Tengah,6 Agustus 2026-Pemerintah Kabupaten Batang tengah menyiapkan terobosan baru dalam pengawasan pembangunan infrastruktur.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menggagas pembentukan Relawan Pemantau Proyek (RPP) yang akan melibatkan masyarakat secara langsung untuk mengawasi setiap proyek pembangunan pemerintah.
Program tersebut digagas sebagai langkah memperkuat transparansi sekaligus memastikan kualitas pembangunan yang dibiayai dari anggaran daerah.
Setiap tahun, Pemkab Batang mengalokasikan anggaran sekitar Rp125 miliar hingga Rp150 miliar untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, irigasi hingga fasilitas pengelolaan sampah.
Menurut orang nomor satu di Kabupaten Batang, besarnya anggaran yang dikelola harus diiringi dengan sistem pengawasan yang lebih terbuka.
Karena itu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dilibatkan sebagai pengawas di lapangan.
“Melalui Relawan Pemantau Proyek, kami ingin masyarakat ikut berpartisipasi mengawal pembangunan sehingga hasilnya benar-benar sesuai harapan bersama,” kata Bupati Batang, M Faiz, Kamis (6/8/2026).
Dia menjelaskan, gagasan tersebut muncul setelah pemerintah daerah menerima berbagai masukan dan kritik dari masyarakat mengenai kualitas sejumlah proyek fisik.
Berangkat dari kondisi itu, Pemkab Batang ingin menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih partisipatif agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal.
Berbeda dengan pengawasan konvensional, relawan nantinya akan dibekali informasi yang selama ini umumnya hanya diketahui oleh pelaksana proyek dan pemerintah.
Mereka akan memperoleh akses terhadap nilai pekerjaan, spesifikasi teknis, harga satuan material hingga target waktu penyelesaian proyek.
“Kami ingin seluruh proses pembangunan lebih transparan. Relawan akan mengetahui spesifikasi proyek, estimasi waktu pelaksanaan hingga informasi lainnya sehingga dapat membantu mengawasi pekerjaan di lapangan dan mencegah praktik yang tidak sesuai ketentuan,” ucapnya.
Konsep pengawasan juga dirancang berbasis wilayah.
Setiap proyek akan didampingi oleh lima orang relawan yang berasal dari kecamatan atau lingkungan sekitar lokasi pembangunan. Dengan cara tersebut, pengawasan diharapkan lebih efektif karena dilakukan oleh warga yang memahami kondisi daerahnya.
Hal lain yang menjadi perhatian dalam program ini adalah pembiayaan. Faiz memastikan operasional para relawan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai bentuk komitmen pribadi terhadap transparansi pembangunan, dukungan operasional relawan akan bersumber dari gaji Bupati.
Ia ingin keberadaan Relawan Pemantau Proyek mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.
Selain meningkatkan kepercayaan publik, keterlibatan warga juga diharapkan mampu mendorong terciptanya infrastruktur yang lebih berkualitas, tepat sasaran, serta memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Batang.
Dengan melibatkan masyarakat sejak proses pelaksanaan proyek, Pemkab Batang berharap budaya pengawasan publik semakin kuat dan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.
“Kalau proyek berada di Kecamatan Gringsing, maka relawannya juga berasal dari masyarakat Gringsing. Kami ingin pengawasan dilakukan oleh warga yang memahami kondisi daerahnya,” tutupnya.
